Yusril Bantah Jadi Kuasa Hukum PD versi KLB

0 204

BUAHBIBIR.CO – Yusril Ihza Mahendra menyampaiakan bantahan soal status yang disematkan kepada dia terkait konflik Partai Demokrat. Dia menegaskan bahwa dirinya bukanlah kuasa hukum Partai Demokrat versi Moeldoko.

“Saya sama sekali bukan kuasa hukum Partai Demokrat versi Moeldoko,” tandas Yusril saat diwawancara TVOne, Jumat, 24 September 2021.

Menurut dia status sebagai kuasa hukum Demokrat versi KLB Sumatera Utara merupakan informasi yang bias. Karena itu dia berharap media dapat memberikan informasi yang sebenarnya kepada publik.

Dia menjelaskan posisinya adalah sebagai kuasa hukum dari empat eks kader Demokrat yang mengajukan permohonan peninjauan hukum (Judicial Review) kepada Mahkamah Agung, Itu dibutuhkan untuk memenuhi syarat posisi legal (legal standing) pengajuan permohonan ke MA.

BACA JUGA:

Keempat kader tersebut dipecat dari posisinya oleh AHY lantaran hadir dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara. KLB di Deli Serdang itu yang kemudian menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Keempat orang dimaksud adalah eks Ketua DPC Demokrat Ngawi Muhammad Isnaini Widodo, eks Ketua DPC Demokrat Bantul Nur Rakhmat Juli Purwanto, Eks Ketua DPC Demokrat Kabupaten Tegal Ayu Palaretins dan Eks Ketua DPC Demokrat Kabupaten Samosir Binsar Trisakti Sinaga.

Yusril juga meluruskan berita tentang pengajuan gugatan terhadap Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Yusril menegaskan tidak ada gugatan yang diajukan ke Demokrat. Yang dilakukan oleh dia adalah mendampingin para pemohon dalam pengajuan uji formil dan uji materil atas Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat.

“Jadi sama sekali bukan suatu penggugatan dan tidak ada pihak yang dijadikan tergugat dalam perkara ini,” tegas mantan Menteri Sekretaris Negara di era SBY.

Dia menjelaskan ada dilema yang belum ada jalan keluar terkait status Partai Politik. Parpol dibentuk berdasarkan UU yang selaras dengan Konstitusi. Saat parpol membuat AD/ART yang ternyata menabrak UU, yang artinya menabrak konstitusi, maka perlu ada uji atas AD/ART parpol.

“Ketika partai didirikan, AD/ART-nya dibuat suka-suka, seenak-enaknya yang bikin partai. Nah siapa yang bisa menguji ini?” lanjut Yusril.

Sekadar informasi, AD/ART Partai Demokrat yang dipimpin AHY telah disahkan Kementerian Hukum & HAM pada Mei 2020. Salah satu aspek yang akan diuji oleh pemohon adalah Kewenangan Majelis Tinggi di Partai Demokrat yang diatur dalam AD Partai Demokrat. Aspek tersebut akan diuji kesesuaiannya dengan azas kedaulatan anggota yang diatur dalam UU Partai Politik.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.