Skakmat Jokowi ke Bos OJK

0 301

BUAHBIBIR.CO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Hari Inovasi Virtual 2021 (Virtual Innovation Day) pada Senin (11/10/2021). Acara ini merupakan bentuk selebrasi HUT ke-9 OJK.

Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri turut hadir dalam acara ini. Presiden diberi kesempatan untuk memberikan keynote speech alias sambutan kunci. Tapi sebelum Presiden tampil, ada laporan dari Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Bos OJK sejak 2017 itu membuka dengan kalimat-kalimat bernuansa optimisme. Industri jasa keuangan digambarkan mendapatkan angin segar dengan kehadiran teknologi digital. Hambatan yang dihadapi masyarakat selama masa Pandemi Covid-19 seakan tak terasa di sektor jasa keuangan.

Menurut Wimboh, kemunculan berbagai aplikasi digital meretas hambatan ruang dan waktu, memfasilitasi layanan tetap berjalan melalui gawai atau piranti elektronik.

Maka wajar jika dia kemudian mengklaim peran OJK dibalik kesuksesan inovasi digital di sektor keuangan. OJK adalah otoritas tertinggi sekaligus regulator di sektor ini.

Mengutip data, Wimboh ungkapkan, sudah terdapat 1.200 perusahaan rintisan di bidang teknologi finansial atau yang lebih dikenal dengan istilah startup fintech (financial technology).

Yang lebih membanggakan saat ini Indonesia sudah memiliki tujuh startup unicorn dan dua startup decacorn. Mereka tidak hanya menjadi pemain utama di kancah domestik. Perusahaan-perusahaan berbasis teknologi tersebut juga sudah melebarkan sayap ke pasar ASEAN.

BACA JUGA: Dua Wartawan Raih Nobel Perdamaian 2021

Perkembangan pesat inovasi digital tak lepas dari kebijakan OJK sebagai regulator untuk tidak membatasi ruang inovasi digital. Regulasi OJK bertujuan untuk mendukung pertumbuhan inovasi Fintech.

Merujuk pada perkembangan yang ada dan kemampuan penetrasi pasar yang ditopang inovasi teknologi, Wimboh optimistis target inklusi finansial 90 persen di 2024 akan tercapai.

Skakmat Presiden Soal Pinjol

Lalu, tibalah waktu Presiden Jokowi menyampaikan sambutan kunci. Kalimat awal Jokowi sudah mengindikasikan catatan penting yang perlu dicermati OJK. Presiden menegaskan gelombang digitalisasi perlu disikapi dengan cepat dan tepat.

Jokowi lantas menguraikan sejumlah fenomena seperti kemunculan bank dan asuransi digital, berbagai model pembayaran elektronik (e-payment) hingga berkembangnya bisnis berbasis sharing economy.

Berbeda dengan Wimboh, Jokowi juga menyajikan fakta suram di balik laju pertumbuhan inovasi digital. Realitas itu sudah diketahui masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

“Tetapi pada saat yang sama, saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi,” tegas Jokowi.

“Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online, yang ditekan dengan berbagai cara, untuk mengembalikan pinjamannya,” lanjut Presiden.

Ya, realitas yang meresahkan itu adalah pinjaman online AKA Pinjol. Praktek pinjol merupakan bisnis di sektor jasa keuangan, yang pastinya merupakan kewenangan OJK. Pinjol juga menggunakan aplikasi digital yang selaras dengan tema peringatan HUT OJK ini.

Aroma wangi kinerja OJK dalam laporan Wimboh seolah sirna dihalau aroma borok yang disingkap presiden. Entah kenapa, borok yang meresahkan masyarakat itu sama sekali tidak disinggung dalam laporan. Apakah OJK hendak menutupi kealpaannya? Ataukah ini merupakan ungkapan apatisme OJK terhadap korban bunuh diri dan gangguan kejiwaan akibat tekanan pinjol?

Kata-kata Presiden Jokowi merupakan skakmat bagi Wimboh dan jajaran OJK. Hal itu terbaca dari reaksi dua komisioner dalam tangkapan kamera yang langsung tertunduk saat realitas pinjol meluncur dari mulut presiden.

BACA JUGA: Jawaban Luhut Soal Pandora Papers

Pinjol adalah praktek yang marak saat ini. Ada pinjol yang berkelas usaha rumahan dengan modal aplikasi khusus untuk mengidentifikasi ponsel dalam jarak tertentu. Ponsel yang terdeteksi secara otomatis akan menerima pesan singkat layanan pinjaman. Aplikasi jenis ini mudah didapat dan ramah di kantong pekerja berpendapatan UMR sekalipun.

Ada pula yang berbadan hukum dan menjalankan bisnisnya melalui aplikasi pinjaman yang melalui proses registrasi. Yang membedakan, ada yang sudah mengantongi izin operasional dan ada yang belum mendapatkan izin atau sengaja beroperasi secara terselubung dalam bentuk layanan peer to peer. Jenis yang kedua ini lazim dikenal dengan istilah Fintech bodong.

Ekosistem Keuangan Digital dan Mitigasi Risiko

Masalah pinjol pastinya tidak menafikan berbagai kemudahan yang dihadirkan fintech secara umum. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah pernyataan Wimboh yang menyubut prinsip regulasi OJK yang tidak membatasi, tapi mendukung.

Tidak membatasi harusnya tidak berarti membuka ruang ekstralegal secara berlebihan, yaitu celah yang terbentuk di antara ruang legal dan ilegal. Ruang atau celah itulah yang dimanfaatkan para pemain-pemain pinjol ilegal untuk beroperasi.

Tentu tidak semua ruang tersebut berada dalam kewenangan OJK. Meski demikian, OJK mempunyai kewenangan untuk membangun ekosistem keuangan digital. Untuk itulah, semua pemangku kepentingan terkait perlu didudukan bersama oleh OJK untuk membahas penanganan pinjol. Salah satu yang dinantikan masyarakat adalah sanksi pidana sebagaimana diucapkan presiden.

Maka selain menyiapkan regulasi yang menutup ruang gerak pinjol ilegal, sanksi hukum yang jelas dan berefek jera perlu disiapkan. Kerjasama dengan aparat kepolisian sebagai bagian dari ekosistem keuangan perlu dilakukan secara intens.

OJK memang sudah menyiapkan sistem pengawasan berbasis teknologi digital (supervisory technology). Ada aplikasi AWAS (Aplikasi Waspada Investasi) dan kontak chat 157 yang beroperasi 24 jam. Kedua fasilitas ini memungkinkan masyarakat melakukan pelaporan terkait praktek-praktek layanan keuangan yang merugikan.

Namun, jika sanksinya masih sebatas pada larangan operasi efek jera yang ditimbulkan sangat kecil bagi para pelaku, pemilik modal.

Karena bagaimana pun, sanksi larangan operasional fintech bodong hanya berefek pada badan hukum. Para pelaku bisa saja menjalankan aktivitas melalui badan hukum lain/baru atau memanfaatkan instrumen keuangan yang berbeda.

Oleh karena itu, ada dua pesan Presiden Jokowi yang perlu digaribawahi OJK. Yang pertama, perkembangan cepat digitalisasi harus dikawal. Pengawalan tersebut dilakukan melalui regulasi dan pengawasan.

Yang kedua, “mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan sosial. Untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.”

Keberhasilan OJK bertransformasi dengan mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi tidak akan berpengaruh besar terhadap citra lembaga di mata publik bila problem riil yang berkembang di masyarakat (pinjol) tak kunjung mendapatkan solusi yang tepat.

Maka pesan presiden untuk melakukan mitigasi risiko atas perkembangan digital yang terjadi menjadi PR bagi OJK. Jika tidak, kelonggaran regulasi yang bertujuan untuk tidak menghambat pertumbuhan startup dan inovasi lain justru bisa berujung timbulnya masalah baru di kemudian hari.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.