Transaksi Narkoba 120 Triliun Milik Siapa?

0 209

BUAHBIBIR.CO – Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengungkapkan, nilai transaksi narkoba di Indonesia mencapai Rp 120-an triliun. Hal tersebut dikemukakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2021).

“Bahkan kalau hitung-hitungan kita sebagai lembaga intelijen keuangan seperti kita, angkanya (transaksi narkoba) melebihi 120-an triliun (rupiah). Ini adalah suatu kondisi yang sangat mengawatirkan,” ungkap Kepala PPATK.

Pernyataan tersebut langsung mengundang reaksi beberapa anggota DPR. Sarifudin Suding, anggota Fraksi PAN lantas mempertanyakan soal identifikasi para pelaku dan ke mana laporan seputar transaksi narkoba tersebut diberikan. Dia juga meminta laporan PPATK ke BNN bisa diberikan juga ke Komisi III agar saat rapat dengan BNN data tersebut bisa dikonfirmasi.

Anggota Fraksi  Demokrat Hinca Panjaitan lantas melanjutkan dengan mempertanyakan asal muasal dana tersebut dan siapa saja pemilik  dana sebesar itu.

“Udah, buka saja, ini kan publik!” tandas Hinca Panjaitan.

Beberapa anggota DPR lain ikut menimpali dengan pertanyaan serupa.

BACA JUGA:

Menjawabi rangkaian pertanyaan dan permintaan tersebut, Ketua PPATK menyatakan akan memberikan laporan secara tertulis. Data rinci, kata Dian, tidak dapat diberikan karena mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tugas PPATK hanya sebatas melapor kepada aparat penegak hukum.

Pembicaraan seputar transaksi narkoba ini berawal dari pernyataan Hinca yang mempertanyakan perhatian PPATK terhadap transaksi narkoba yang termasuk kejahatan luar biasa.

Dia lantas menjelaskan, PPATK sudah beberapa kali memaparkan data transaksi narkoba bernilai jumbo. Beberapa temuan yang sudah dipaparkan, antara lain transaksi bernilai Rp 1,7 triliun, transaksi bernilai 3,6 triliun, transaksi Rp 6,7 triliun hingga transaksi sebesar Rp 12 triliun.

Dia menjelaskan juga, semua laporan yang diterima maupun temuan PPATK akan dinalisa. Data yang terverifikasi akan diserahkan kepada lembaga terkait. Meski demikian, Dian mengakui tidak semua laporan mereka ditindaklanjuti pihak terkait.

Dia menjelaskan ada dua kelompok persoalan serius yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi. Yang pertama, terkait praktek shadow economy (Ekonomi Bayangan) dan yang kedua, soal tindak pidana ekonomi yang terintegrasi. Dia bahkan mengungkapkan pula bahwa transaksi yang berkaitan dengan shadow economy di Indonesia bisa mencapai 30-40 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

Kesuksesan penanganan kejahatan bidang keuangan akan sangat bergantung pada pendekatan terhadap kedua persoalan tersebut.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.