Lili Pintauli: KPK Tangani Kasus Bawang Merah di Malaka

0 346

BUAHBIBIR.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengani dugaan korupsi dalam pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menerangkan, penanganan kasus yang sebelumnya diselidiki Polda NTT ini karena pihaknya telah menerima banyak aduan dari masyarakat terkait dugaan korupsi tersebut.

“Alasan KPK akhirnya melakukan supervisi perkara ini karena ini jelas menjadi perhatian masyaraka. Karena banyak sekali aduan yang diterima KPK,” ujar Lili dalam keterangannya, Rabu (27/10/2021).

BACA JUGA: Harmonisasi Papua Barat Resmi Ditutup

Lili menerangkan, awal mulanya kasus ini ditangani Polda NTT namun terhenti karena adanya penghentian kasus dari pengadilan pada 31 Agustus 2021 lalu. Kemudian, Lembaga Antikorupsi KPK akhirnya mengambil alih dugaan korupsi pengadaan bawang merah di Malaka tersebut.

Meski demikian, Lili enggan merinci perkembangan penyelidikan perkara yang telah dilakukan KPK. Dia hanya menggarisbawahi, kasus tersebut telah mengakibatkan kerugian negara dan daerah dalam jumlah yang cukup signifikan.  Karena itu, proses penyelidikan harus dilanjutkan.

BACA JUGA: Presiden Minta Menpora Umumkan Hasil Investigasi ke Publik

“Perkara ini sebelumnya sudah berjalan selama satu tahun, sudah P-19 sebanyak 7 kali dan kerugian negara akibat perkara ini mencapai Rp5,2 miliar,” pungkas Lili.

Sebagai catatan, P-19 adalah istilah dalam proses penyidikan terkait pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi penyidik.

Kasus ini telah menjadi perhatian banyak pihak. Salah satu yang bersuara keras terkait kepentingan penerusan penyelidikan dugaan korupsi bawang merah adalah Ansy Lema, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

“Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, anggaran untuk pengentasan kemiskinan petani malah di-markup untuk kepentingan elit pejabat malaka dan pengusaha,” tegas Ansy pada Selasa, 17 Oktober 2021.

Ansy mengurai, catatan BPS per September 2019, kemiskinan di NTT mencapai 20,62 persen. Mayoritas penduduk miskin tersebut tinggal di pedesaan dan bekerja sebagai petani. Karena itu, pihak-pihak yang telah menyalahgunakan dana bantuan bagi kaum petani selayaknya mendapatkan hukuman pidana yang setimpal.

Polda NTT telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus ini. Mereka adalah pejabat atau aparatur sipil negara (ASN) dan pengusaha lokal.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.