Kewenangan Pelaksana Tugas OPD Terbatas, Progres Kerja Menjadi Lamban

0 217

Ruteng. Buahbibir.co – Hingga saat ini sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Manggarai masih diisi oleh Pelaksana Tugas.

Akibatnya progres kerja pelayanan terhadap publik di beberapa OPD tersebut menjadi terhambat dan lamban sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat.

Masalah ini adalah konsekuensi logis dari kewenangan terbatas milik Pelaksana Tugas, yang tidak bisa mengatur dan menindak tegas bawahannya yang tidak bekerja profesional.

Hal ini disampaikan oleh Eman Suryadi, selaku ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manggarai, dalam siaran pers resmi yang diterima media ini pada Selasa (9/11).

“Banyak OPD di Kabupaten Manggarai yang mengalami kekosongan jabatan dan diisi oleh Pelaksana Tugas”, tandas Suryadi.

Menurut Suryadi, Pelaksana Tugas memang memiliki banyak kesamaan fungsi dengan Pejabat Defenitif.

Tapi di sisi lain, Pelaksana Tugas memiliki batasan kewenangan tertentu dibandingkan dengan Pejabat Defenitif.

Keterbatasan wewenang ini pun diatur dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SEA/1v2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

“Bahwa Pelaksana Tugas tidak bisa membuat keputusan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian. Pelaksana Tugas tidak diperkenankan atau tidak berwenang mengambil leputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai”, tegasnya.

Sedangkan Pejabat Definitif memilki kelebihan wewenang sehingga posisi Pejabat Definitif merupakan bentuk kongkritisasi dari visi-misi tentang reformasi birokrasi.

“Pejabat Definitif adalah salah satu sarana utama dalam mewujudkan komitmen pemerintah baru untuk melakukan reformasi birokrasi”, imbuh Suryadi.

Eman menyarankan agar reformasi birokrasi jangan hanya dianalogikan wujudnya dalam pergantian atau pemutasian Pimpinan OPD saja tetapi juga para pegawai-pegawai ditingkat bawah.

“Saya berharap Pemerintah Kabupaten Manggarai segera bertindak cepat untuk segera mendapatkan rekomendasi dari KASN tentang penetapan Pejabat Defenitif. Hal ini penting mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat terkait lambannya progres kerja di tubuh birokrasi kita”, tutupnya.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.