Johnny Plate Tegaskan Moratorium Fintech Pinjol

0 133

BUAHBIBIR.CO – Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate mengungkapkan pemerintah telah sepakat untuk menindak tegas praktek-praktek pinjaman online (pinjol) tak terdaftar atau ilegal. Langkah tersebut diambil dalam rapat terbatas terkait tata kelola pinjol yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (15/10/2021).

“Kami akan mengambil langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruang digital dari praktek-praktek pinjaman online ilegal atau tidak terdaftar yang dampaknya begitu serius,” tegas Johnny Plate seusai rapat.

Mengingat banyaknya pelanggaran hukum dan tindakan pidana yang terjadi dalam aktivitas yang dijalankan operator pinjol, Presiden Jokowi telah menginstruksikan sejumlah langkah.

Langkah pertama, OJK akan melakukan moratorium atau penangguhan penerbitan izin perusahaan teknologi finansial (fintech) yang baru.  Langkah tersebut akan diikuti Kementerian Kominfo dengan melakukan moratorium penerbitan izin penyelenggara sistem elektronik untuk pinjol.

Dengan adanya moratorium ini, pemerintah akan mendorong penguatan layanan dari 107 perusahaan fintech legal yang sudah ada saat ini dalam melakukan layanan pinjaman kepada publik.

“Yang kedua, Kominfo sejak 2018 sampai hari ini sudah menutup 4.874 akun pinjaman online,” urai Menkominfo.

BACA JUGA: Balik dari NTT, Presiden Gelar Ratas Bahas Pinjol Bersama OJK

Dia melanjutkan, sepanjang 2021, kementeriannya telah menutup 1.856 akun. Langkah tegas ini diambil atas aktivitas pinjol berupa akun, platform atau aplikasi yang tersebar melalui website, Google PlayStore, berbagai platform media sosial (Facebook, Instagram & YouTube) hingga yang berupa file sharing.

Johnny menambahkan, presiden juga telah menginstruksikan Kapolri untuk melakukan penindakan tegas di lapangan. Langkah tegas dimaksud berupa penindakan, penahanan, dan proses hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam operasi fintech pinjol yang ilegal.

“Karena yang paling terdampak adalah masyarakat kecil, khususnya masyarakat dari sektor ultra mikro dan UMKM,” tandas Johnny.

Perhatian presiden pada tata kelola fintech pinjol, kata Johnny, karena dampak luas yang diakibatkan aktivitas operator. Saat ini terdapat 68 juta akun anggota masyarakat yang terdaftar sebagai debitur pinjol. Selain itu, omzet atau dana yang diputar perusahaan pinjol saat ini terhitung sangat besar, yaitu mencapai Rp 260 triliun.

Pada tempat yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan dalam rapat tersebut juga sudah tercapat kesepakatan bersama antara kementerian dan lembaga terkait dalam hal pemberantasan pinjol ilegal.

BACA JUGA: Presiden: Wajah Labuan Bajo Berubah Sekali

Kesepakatan tersebut melibatkan OJK, Polri, Kemenkominfo, Bank Indonesia, dan Kemenkop UKM. Penerapan tindakan ini mencakup segala bentuk badan usaha yang menjalankan praktek pinjol ilegal, baik yang berbentuk koperasi, perusahaan teknologi jasa pembayaran (Fintech Payment) maupun perusahaan teknologi yang melayani jasa pinjaman langsung ke pengguna atau Fintech Peer to Peer (P2P) Lending.

Dia menambahkan, agenda pemberantasan akan menjadi program yang langsung digelar dan akan dilaksanakan secara massif. Detil penindakan akan menjadi tanggung jawab OJK, Kementerian Kominfo, dan Polri.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.