Debitur Pinjol Ilegal Tidak Perlu Lunasi Utang

Pinjil Ilegal Dilarang Lakukan Penagihan

0 225

BUAHBIBIR.CO – Pemerintah menyampaikan kabar gembira bagi debitur atau nasabah yang menjadi korban pinjaman online (pinjol) ilegal. Mereka dibebaskan dari kewajiban melunasi atau membayar tunggakan atas pinjaman yang diberikan jasa pinjaman online ilegal atau tak berizin.

Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, mewakili para pemangku kepentingan dari pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  dan Bank Indonesia, menyatakan dari tinjauan hukum pidana maupun perdata, praktek usaha yang dilakukan operator pinjol tertentu secara ilegal akan menghilangkan kewajiban hukum pengguna jasa atau nasabah/debitur. Konsekuensinya, debitur pinjol ilegal tidak perlu memenuhi kewajibannya membayar tagihan atas pinjaman yang diterima.

“Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar,” tandas Mahfud di Jakarta, Selasa (19/10/2021).

BACA JUGA: Erick Thohir: Jangan Ada Lagi Direktur BUMN Seperti Raja Kecil

Dia melanjutkan, debitur bisa melaporkan ke kantor polisi terdekat bila ada pihak dari pinjol ilegal yang tidak menerima keputusan penghentian pembayaran dan tetap melakukan penagihan.

“Lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan,” tegas Mahfud.

Dia menjelaskan, dari tinjauan perdata, pinjol ilegal tidak sah karena tidak memenuhi syarat subyektif maupun syarat obyektif  sebagaimana diatur dalam hukum perdata.

Sementara itu, penegakan hukum pidana yang dilakukan Bareskrim Polri untuk terus melakukan penegakan hukum terhadap praktek-praktek pinjol ilegal yang masih berjalan.

Selain penegakan pidana dari sisi ancaman dan penyebaran konten pornografi, Mahfud juga menandaskan ada sanksi pidana lain yang bisa diterapkan terhadap para pelaku, yaitu penggunaan pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE Pasal 29 dan Pasal 32 ayat 2 dan 3.

Dalam seruan bersama tersebut, terdapat dua poin penting yang dibacakan Menko Polhukan. Selain korban atau debitur tidak perlu melanjutkan pembayaran tagihan, Mahfud juga menyerukan para pelaku atau operator pinjol untuk menghentikan kegiatan usahanya.

“Hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini,” tegas Mahfud.

BACA JUGA: Insiden Tanpa Merah Putih di Piala Thomas, Menpora Bentuk Tim Investigasi

Bareskrim Polri telah berkomitmen untuk memasifkan perang melawan pinjol ilegal. Operator yang masih melanjutkan kegiatan ilegal tersebut akan diburu dan dikenai sanksi pidana.

Seruan tersebut, lanjut Mahfud, sekaligus merupakan bentuk dukungan bagi perusahaan teknologi finansial yang memberikan layanan peminjaman langsung kepada masyarakat atau yang dikenal sebagai Fintech peer to peer (P2P) lending.

Dia menyatakan, layanan tersebut sangat didukung pemerintah karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama untuk kelompok UMKM yang membutuhkan dukungan modal.

“Yang legal silahkan berkembang karena itu yang diharapkan,” kata Menko Polhukam.

Dalam seruan bersama tersebut, selain Menko Polhukam hadir pula Menkominfo Johnny G Plate, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Wamen Kumham Eddy Hiraej, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, JAM Pidum Fadil Zumhana, dan perwakilan Bank Indonesia.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.