Balik dari NTT, Presiden Pimpin Ratas Pinjol Bersama OJK

0 176

BUAHBIBIR.CO – Usai menuntaskan kunjungan kerja ke Labuan Bajo, NTT, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jumat (15/10/2021).  Rapat tersebut secara khusus membahas aktivitas pinjaman online (pinjol) yang meresahkan masyarakat saat ini.

Rapat tersebut menghadirkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penanggung jawab kegiatan layanan di sektor keuangan. OJK diwakili oleh Ketua Dewan Komisioner Wimboh Santoso. Selain itu, pemangku kepentingan yang hadir dalam ratas adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Koperasi & UKM Teten Masduki, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam keterangan pers seusai ratas, Wimboh Santoso menjelaskan saat ini operator teknologi finansial (Fintech) yang memperoleh izin resmi OJK hanya berjumlah 107 perusahaan.

“Ada 107 pinjaman online yang terdaftar di OJK. Dan kita di OJK, seluruh pelaku pinjaman online ini harus masuk dalam asosiasi yang kita sebut Asosiasi Fintech,” kata Wimboh.

Di dalam asosiasi, para operator akan dibina untuk menjalankan bisnis sesuai regulasi dan etika bisnis. Dengan demikian, penyelenggaraan fintech peer to peer (P2P) lending tidak akan menimbulkan ekses-ekses negatif dalam praktek bisnis masing-masing.

BACA JUGA: 

Asosiasi Fintech memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota, termasuk dalam hal mengakses data pribadi pengguna layanan. Pelanggaran terhadap aturan akan mengakibatkan perusahaan mendapatkan sanksi dari asosiasi sekaligus dicoret dari daftar di OJK.

Wimboh menjelaskan, pinjaman online sebenarnya memiliki manfaat besar bagi perekonomian masyarakat, terutama dalam mengakses permodalan. Menurut Wimboh, perusahaan-perusahaan fintech resmi telah menjalankan bisnis secara baik.

“Kita tahu di lapangan banyak sekali produk-produk pinjaman online yang ditawarkan dari perusahaan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK,” ungkap Wimboh.

Dia mengakui kegiatan operator-operator pinjol ilegal kerap melanggar aturan hukum dan etika. Salah satunya dalam bentuk penerapan suku bunga yang menjerat debitur. Untuk itu, pihak OJK bersama Kemenkominfo telah menutup lebih dari 3.000 operator pinjol ilegal.

Oleh karena itu, dia menyarankan masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal agar menggunakan layanan perusahaan fintech yang telah terdaftar di OJK.

“Daftarnya ada di website OJK,” kata Wimboh.

Presiden Joko Widodo  menunjukkan perhatian pada isu pinjol yang semakin meresahkan publik terutama di masa pandemi. Presiden mengingatkan OJK bahwa praktek yang dilakukan operator pinjol sudah masuk ke ranah pidana. Hal ini telah diingatkan presiden dalam sambutan dalam acara OJK, Senin (11/10).

Peringatan presiden langsung ditanggapi Kapolri dengan mengeluarkan perintah untuk membentuk satuan tugas di tiap Polda guna memerangi aktivitas pinjol ilegal. Penggerebekan ke kantor-kantor pinjol ilegal mulai dilakukan sejak 13 Oktober lalu.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.