Aroma Kepentingan Bisnis di Balik Wajib Tes PCR bagi Penumpang

0 112

BUAHBIBIR.CO – Pemerintah berencana menerapkan aturan wajib tes polymerase chain reaction (PCR) bagi seluruh calon penumpang dari berbagai moda transportasi. Menurut Menko Maritim dan Investeasi Luhut B Panjaitan kebijakan tersebut diambil untuk mencegah kemunculan gelombang ketiga Covid-19 pada periode liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Rencana tersebut mendapat reaksi dari salah seroang anggota DPR RI. Ada beberapa indikasi yang dikemukakan anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf terkait kebijakan yang sebelumnya hanya dikenakan pada calon penumpang pesawat komersial itu.

Indikasi pertama, menurut Bukhori ditunjukkan dari semakin menjamurnya penyedia jasa tes swab PCR di berbagai tempat. Harga tes PCR yang ditetapkan masing-masing penyedia layanan pun beragam, tergantung kecepatan hasil tes.

“Harga yang ditawarkan mulai dari Rp650 ribu, Rp750 ribu, Rp900 ribu, hingga Rp1,5 juta,” jelas Bukhori sebagaimana dikutip Parlementaria, Kamis (28/10/2021).

Harga yang ditetapkan oleh para pelaku bisnis tes PCR tersebut telah melanggar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana tertuang dalam ketetapan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebelum adanya perintah Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga tes PCR menjadi Rp 300.000, Kemenkes menetapkan harga tes PCR sebesar Rp 495.000 untuk Pulau Jawa dan Bali dan Rp 525.000 untuk wilayah di luar Jawa-Bali.

Permainan harga tes PCR ini, menurut anggota Fraksi PKS, dilakukan dengan berbagai dalih, misalnya terkait kecepatan hasil tes atau yang diistilahkan dengan “PCR Express.”

Indikasi adanya kepentingan bisnis, menurut Bukhori, juga terlihat arah insentif fiskal yang diberikan pemerintah untuk importasi jenis barang berupa alat kesehatan untuk penanganan pandemi sejak Maret 2020.

Komponen impor yang terkait mekanisme tes PCR dan telah memperoleh insentif kepabeanan di antaranya PCR Test Reagent, Swab, Virus Transfer Media, dan In Vitro Diagnostic Equipment.

BACA JUGA: Johnny Plate: Orangtua Perlu Dorong Vaksinasi Remaja

Dia menjelaskan, untuk PCR test reagent sendiri, total fasilitas pembebasan bea masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang telah diberikan untuk periode 1 Januari hingga 14 Agustus 2021 sebesar Rp366,76 miliar.

Insentif dimaksud terdiri atas fasilitas fiskal berupa pembebasan BM sebesar Rp107 miliar, PPN tidak dipungut sebesar Rp193 miliar, dan PPh Pasal 22 dibebaskan dari pungutan sebesar Rp66 miliar.

Sedangkan, realisasi pemberian fasilitas periode tahun 2021 sampai dengan bulan Juli, total nilai insentif fiskal yang telah diberikan sebesar Rp799 miliar dari nilai impor barang sebesar Rp4 triliun.

Aroma kepentingan bisnis di balik kebijakan fiskal berupa pemberian insentif bisa terlihat dari besarnya porsi pihak swasta yang terlibat. Persentase korporasi non-pemerintah yang mendapatkan kemudahan jauh lebih besar dibandingkan BUMN.

“Bisnis tes PCR ini terbukti sangat menggiurkan. Pasarnya selalu ada selama pandemi dan pengadaan impor barangnya didukung oleh insentif pemerintah. Data menunjukan, kelompok korporasi non-pemerintah memegang 77,16 persen aktivitas importasi alat kesehatan untuk penanganan pandemi di Tanah Air. Sedangkan, pemerintah hanya memegang 16,67 persen dari keseluruhan aktivitas impor alat kesehatan untuk penanganan Covid-19,” rinci Bukhori.

Dia mencatat, dalam laporan yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) perputaran uang dari bisnis tes PCR sejak Bulan Oktober 2020 sampai Bulan Agustus 2021 diperkirakan mencapai Rp23,2 triliun.

Dari nilai tersebut, ICW menyebut pengusaha layanan tes PCR bisa meraih untung hingga Rp10,46 triliun. Penghitungan ICW ini didasarkan pada dimulainya pemberlakuan tarif tes PCR tertinggi sebesar Rp900 ribu pada Oktober 2020 sampai diberlakukannya tarif baru Rp495-525 ribu pada Agustus 2021. Ini belum termasuk skenario seperti “PCR Express” yang masih terdapat di beberapa daerah hingga kini.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.