Anak Buah Menteri PUPR Diduga Lakukan KDRT

0 103

JAKARTA- Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kian marak terjadi setiap tahun. Jumlah kasus Kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Kasus terbaru diduga dialami oleh seorang ibu rumah tangga asal Jakarta Timur yang berinisial MF (32).

Kasus tersebut pun telah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota dengan bukti laporan LP/298/K/I/2021/SPKT/Restro Bekasi Kota tertanggal 25 Januari 2021. Terlapor dalam kasus tersebut adalah mantan suami korban yang berinisial RIS.

Terlapor diketahui bekerja sebagai Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Banten.

“Kasus tersebut terjadi pada Senin, 25 Januari 2021 pada pukul 18.30 WIB,” ujar MF kepada wartawan Kamis (29/4/2021).

Menurut MF, kasus tersebut berawal dari pertengkaran soal pembantu. Pasalnya, kedua pembantu yang bekerja di rumahnya telah pulang ke kampung halaman masing-masing pada 24 Mei 2020. Sejak saat itulah MF mengambilalih semua pekerjaan dalam rumah itu.

Padahal kata MF, kedua adik dari mantan suaminya juga tinggal dalam rumah tersebut. Akan tetapi tidak pernah membantu membersihkan rumah atau membantu kegiatan lainnya.

“Karena dua pembantu pulang, hampir semua pekerjaan, saya yang ngerjain. Mulai dari masak bubur anak saya sampai bersihin rumah. Itu kan ada dua rumah yaitu rumah depan dan rumah belakang. Itu saya yang ngepel, saya yang nyuci,” katanya.

Saat itu kata MF, dirinya mengeluh dengan sang suami atas beban pekerjaan yang begitu banyak tersebut. Namun sang suami malah mengumpatnya dengan kata kasar. Hingga terjadi peristiwa kekerasan.

“Mulai di situ karena kami ngomong kasar dan dia bilang perempuan seperti saya bisa dipungut di pinggir jalan,” jelasnya.

Pertengkaran tersebut terus berlanjut hingga akhirnya sang suami memilih untuk bercerai. Kata MF, keduanya pisah rumah sejak Agustus 2020 silam. MF bersama kedua anaknya meninggalkan rumah mantan suaminya dan tinggal bersama orang tua di Bekasi, Jawa Barat.

“Sejak 10 Agustus itu saya tinggal sama orang tua saya dan anak-anak tinggalnya sama saya,” katanya.

Keganasan sang mantan suami pun terus berlanjut. Nahas kembali menimpa MF pada Senin 25 Januari 2020. Saat itu sang mantan suami datang bersama gerombolannya menggeruduk rumah orang tuanya di Bekasi.

“Dia masuk rumah paksa, terus mengambil anak saya dua-duanya. Di situ dia lakukan KDRT yang ke dua. Sampai saya luka, ada luka lebam. KDRT pertama saya engga lakukan visum, pas yang ke dua ini saya lakukan visum,” kisahnya.

Upaya mantan suami untuk mengambil kedua anaknya dari dekapan sang ibu tak berhasil. Alhasil sang mantan mengambil secara paksa dari gendongan disertai emosi yang tak dibendung. Kedua anak itu pun berhasil diambil sang mantan suami.

“Saya didorong sampai terbentur di tembok. Luka leher pada saat dia mendorong saat mengambil anak-anak. Ada luka gores di telunjuk tangan kiri dan siku tangan kiri,” tuturnya.

MF pun mengaku tak sabar lagi menghadapi kekerasan yang dibuat mantan suaminya. Ia mengaku mencari keadilan dengan membawa kasus tersebut ke ranah hukum.

“Selama ini mantan suami saya bicara kasar. Itu hal yang biasa. Cuman karena saya punya anak-anak, saya mencoba bertahan. Tapi saya engga bisa tahan dia melakukan kekerasan. Saya merasa butuh keadilan dan akhirnya saya lapor polisi,” tegasnya.

Media ini telah berupaya menghubungi terlapor dalam kasus ini baik melalui pesan whatsApp maupun menelpon secara langsung, tetapi tidak merespon. Padahal nomornya aktif dan pesan WhatsApp telah dibaca.

Penyelidikan

Pengacara MF Serfasius Serbaya Manek mengatakan, status laporan kliennya di Polres Bekasi Kota masih dalam tahap penyelidikan. Hal tersebut kata Serfasius berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari penyidik.

“Kemarin sudah diperiksa tambahan. Saya harap minggu ini sudah ada kejelasan status daripada terlapor. Karena laporan ini sudah terlalu lama,” tegasnya.

Serfasius pun meminta kepada Kasat Reskrim dan Kapolres Bekasi Kota untuk memberi atensi kepada penyidik yang memeriksa perkara ini. Padahal alat bukti, saksi fakta dan saksi korban telah diserahkan kepada penyidik.

“Jangan sampai laporan ini seakan-akan susah banget. Seakan-akan menemukan dua alat bukti susah. Ini kan soal kemauan profesionalitas saja,” tegasnya.

Serfasius pun tidak mengetahui alasan subyektif penyidik tidak cepat memproses laporan kliennya. Setiap kali ditanyakan kata Serfasius, penyidik beralasan sedang diproses. “Kami tidak tahu alasan mereka. Setiap kali saya tanya, sedang berjalan, diusahakan,” bebernya.

Lapor ke KPAI

Kasus pengambilan anak secara paksa pun diadukan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Rabu (28/4/2021). Hal tersebut kata Serfasius, kedua anak kliennya masih membutuhkan sentuhan sang ibu.

“Jadi begini, ibu ini punya hak sebagai wanita sekaligus kewajiban sebagai wanita. Kewajiban kepada siapa? Kepada kedua putrinya yang usinya masih dua tahun dan tiga tahun,” jelasnya.

Menurut Serfasius, pengambilan anak secara paksa terhadap sang ibu bisa berdampak pada proses membangun karakter (character building) terhadap kedua anak itu.

“Kami ke KPAI untuk mencari keadilan. Karena pertimbangannya ini semata-mata pertimbangan kemanusiaan. Kepada siapa? Kepada dua putri itu. Karena yang bisa secara psikologis membantu character building yang positif itu mamanya,” tegasnya.

Serfasius pun meminta kepada Komisioner KPAI untuk membantu mengambil langkah konkrit atas pengaduan tersebut. “Tujuan klien saya untuk ketemu anaknya dan bisa mendapatkan hak atas anaknya itu bisa terwujud,” tambahnya.

Sebelum di KPAI kata Serfasius, pihaknya telah mengadu kasus tersebut Kementerian PUPR, tempat terlapor bekerja. “Saya sebagai lawyernya pun sudah menyurati secara langsung kepada pak Menteri Basuki. Sampai detik ini belum ada jawaban,” katanya.

Serfasius pun meminta kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono supaya memberi perhatian khusus kepada kliennya. Bahkan Serfasius mendesak Menteri Basuki mencopot terlapor dari
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Banten.

“Publik tidak mau melihat seorang pemimpin yang tidak punya akuntabilitas. Karena itu, kalau pak Menteri tidak lakukan, maka saya akan terus memperjuangkan hak ibu ini sampai mendapatkan hak anaknya,” tukasnya.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.